BAB II
PEMBAHASAN
A.
Pengaturan dan Pendayagunaan Zakat
Islam terdiri dari dua komponen yang
saling berhubungan antara satu dengan yang lain, yaitu akidah (creed) dan syariah ( law). Dalam hal ini akidah adalah suatu
keyakinan antara manusia dengan penciptanya, hal ini diawali dengan percaya
kepada Tuhan, Malaikat-Nya, Kitab-Kitab-Nya, Nabi dan Rasul-Rasul-Nya serta
hari kiamat (yang mana hal ini lebih dikenal dengan istilah rukun iman).
Kemudia syariah adalah seperangkat aturan yang berkaitan dengancara-cara yang
harus dilakukan manusia sebagai bentuk pengapdiannya kepada tuhannya (hablumminallah) dan aturan yang mengatur
hubungan manusia dengan sesama manusia (hablumminannas).
Dalam islam, persoalan ekonomi adalah
salah satu kunci terpenting dalam hubungan antara sesama manusia, karnarna
prinsip mahkluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain dalam memenuhi
kebutuhan sahi-hari tentulah akan melibatkan aspek-aspek ekonomi dalam prakteknya.
Hal ini juga dikarenakan hukum islam adalah hukum samawi, yaitu hukum agama
yang menerima wahyu yaitu kitab suci Al-Qur’an yang mengatur hubungan
pribadi,masyarakat, negara dan hubungan manusia dengan tuhannya.[1]
Terhadap persoalan ketimpangan ataupun
kesenjangan ekonomi dalam masyarakat islam telah mengupayakan pencegahan dan
penghapusannya yaitu melalui kewajiban bagi orang yang memiliki kelebihan harta
terhadap orang yang kekurangan harta. Kewajiban bagi orang yang mampu terhadap
orang yang tidak mampu tersebut adalah dalam bentuk memberikan sebahagian harta
yang dimiliki kepada orang yang kurang mampu dalam segi ekonomi, karena
Al-Qur’an telah mengatur bahwa dalam sebahagian harta orang yang mamputerhadap
hak dari orang yang tidak mampu.
Zakat tidak hanya berusaha menghilangkan
jurang pembeda dan pemisah antara yang mampu dan yang tidak mampu dari sudut
pandang ekonomi saja, tetapi juga sudut pandang sosialnya. Sehingga, dengan
adanya zakat masyarakat Muslim khususnya dan dunia muslim umumnya dapat
membangun suatu ikatan ukhwah islamiah. Dari uraian diatas dapat disimpulakan
bahwa hukum islam bukanlah sebagai hukum secara mutlak, melaikan sebagai suatu
representasi kopleks dari perangkat sosial, ekonomi, moral, pendidikan,
intelektual, dan praktek-praktek kebudayaan.[2]
Indonesia menempatkan merupakan hukum
islam sebagai salah satu hukum yang hidup berdampingan dimasyarakat disamping
hukum nasional dan hukum adat. Sebagai salah satu hukum yang hidup
berdampingan disamping hukum nasional
dan hukum adat, dalam hal ini dapat digambarkan bahwa paradigma hukum islam
bukanlah sebagai alat untuk merekayasa masyarakat indonesia umumnya dan
masyarakat muslim indonesia khususnya, melainkan hukum islam dipandang sebagai
suatu bagian identitas bangsa yang melekat dalam aspek kehidupan rakyat
indonesia dalam segala bidang, mengingat eksitensi dari hukum islam tersebut
yang telah ada dan dikenal oleh masyarakat nusantara jauh sebelum
kemerdekaannya menjadi negara republik indonesia.
Dalam mengiplementasikan hukum islam
dalam kehidupan masyarakat penduduk indonesia, pemerintah indonesia juga
menyadari akan arti pentingnya peranan serta fungsi zakat dalam kehidupan
sosial ekonomi bagi seluruh rakyat indonesia demi mewujudkan kesejahteraan
sosial setiap lapisan masyarakat, oleh karena itu disahkan Undang-Undang Nomor
38 tentang Pengolahan Zakat Tahun 1999. Dengan adanya undang-undang ini negara
mampu mengorganisasi pelaksanaan pengumpulan maupun pendistribusian zakat bagi
masyarakat yang membutuhkan demi
mewujudkan terciptanya pemerataan tingkat kesejahteraan baik secara sosial
maupun ekonomi. Adapun terhadap penyelesaian sengketa zakat, maka hal tersebut
menjadi kompetensi absolut dari pengadilan agama secara mutlak tanpa
terkecuali, hal ini sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 49 Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang
Peradilan agama.[3]
Dengan adanya ketidak sempurnaan
tersebut maka negara dianggap perlu untuk mengatur kembali mengenai persoalan
zakat ini dalam suatu undang-undang baru yang dapat memperbaiki segala
kelemahan yang terdpat dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, tentang
Pengolahan Zakat, dan hal ini dapat diwujudkan dalam kurun waktu 10 tahun
setelah tahun 1999 yaitu dengan disahkan dan diundangkannya Undang-Undang nomor
23 Tahun 2011 tentang Pengolahan Zakat. Dengan adanya perubahan undang-undang
baru entang pengolahan zakat adanya
beberapa hal yang perlu untuk digarisbawahi dan diperhatikan berkenaan dengan
pelaksanaan pengolahan zakat diindonesia, yang antara lain:
1.
Bahwa
pengolahan zakat diindonesia meluputi tiga aspek diantara lain: proses
perencanaa, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan,
pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
2.
Bahwa
dalam pelaksanaan pengolahan zakat secara nasional dilasanakan oleh BAZNAS
(Badan Amil Zakat Nasional), yang dalam melaksanakan tugas dan funsinya
tersebut BAZNAS dapat membentuk LAZ (Lembaga Amil Zakat) dan UPZ (Unit
Pengumpulan Zakat) demi mempermudah dan memperlancar pelaksanaan pengolahan
zakat tersebut.
3.
Bahwa
pengolahan zakat diindonesia memiliki asas-asas antara lain syariat islam,
amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan
akuntabilitas.
4.
Pengolahan
zakat dalam Undang-Undang Zakat yang baru betujuan untuk meningkatkan
efektivitas dan efisiensi pelayan dalam pengolahan zakat serta meningkatkan
manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penangulangan
kemiskinan. Hal ini sesuai dengan mqasid syariah dan zakat itu sendiri, yaitu
untuk mengentaskan kemiskinan dan sebagai pendorong kesejah teraan sosial dan
ekonomi.
5.
Jenis
zakat yang dikelola berdasarka undang-undang pengelolaan zakat ini adalah zakat
mal dan zakat fitrah, hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1).
6.
Dalam
praktiknya BAZ dan LAZ tidak hanya mengelola zakat saja namun juga dapat
menerima infaq dari pihak ketiga.
7.
BAZNAS
dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibiayai dari anggaran pendapatan dan
belanja negara serta hak amil, begitu pula dengan BAZNAS di Kabupaten atau kota
yan dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah dan hak amil.
Sementara itu LAZ dapat menggunakan hak amil untuk membiayai segala
kegiatannya.
8.
Pengawas
BAZNAS dilakukan oleh Menteri Agama.
9.
Dalam
undang-undang pengelolaan zakat yang baru ada penambahab sangsi yaitu sangsi,
administrasi dan ada perubahan terhadap ketentuan sangsi pidana, sehingga
ancaman pidana dalam undang-undang pengelolaan zakat yang baru ini menjadi
lebih berat dari ketentuan sebelumya.
Demikianlah
perubahan-perubahan yang terjadi dalam pengelolaan zakat oleh pemerintah,
dengan disahkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2001 tentang pengeloaan zakat,
perubahan-perubahan tersebut diharapkan dapat memaksimalkan peranan serta
fungsi zakat di Indonesia dalam mengentaskan kemiskinan dan menghilangkan
kesenjangan ekonomi dan sosial dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan
bernegara umat muslim indonesia khususnya dan seluruh rakyat indonesia umumnya.
Sesuai dengan maqasid al-syariah dari
zakat tersebut, yaitu untuk mengentaskan kemiskinan maka peran dan fungsi zakat
sekarang ini untuk mewujudkan kesejahteraan secara sosial dan ekonomi adalah
suatu cita-cita hukum yang hendak dicapai dengan adnya Undang-Undang No.23
Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dalm undang-undang tersebut telah diatur
dengan jelas bahwa pada hakikatnya pengelolaan zakat yang dilakukan oleh
pemerintah meliputi tiga aspek penting yaitu pengumpulan, pendistribusian, dan
pendayagunaan.
Dari tiga aspek tersebut sekalipun
terlaksana dengan baik namun tampaknya belum juga mampu mewujudkan maqasid
al-syariah dari zakat tersebut yaitu
mengentaskan kemiskinan dalam menanggapi hal ini perlu untuk digarisbawahi
bahwa harus ada suatu pola pembaharuan dalam pola hidup dan pola pikir
masyarakat, hal ini dapat diartikan bahwa hendaknya zakat bukanlah saja suatu
proses take it away yang dilakukan oleh para mustahik melainkan para
pengelola zakat hendaknya dapat menciptakan sesuatu solusi mengenai persoalan
mengentaskan kemiskina tersebut, hal ini dapat dilakukan dengan penggunaan dana
zakat sebagai bentuk infestasi yang dapat menciptakan pekerjaan baru yang
secara otomati diharapkan dapat mengurangi jumlah pengangguran dan orang
miskin.
Secara singkat pengelolaan zakat tidak
harus dilakukan secara konvensional saja, yaitu melalui proses take it away tersebut, tetapi harus ditambah dengan
pola-pola inkonvensional yang evektif dapat mengurangi angka kemiskinan,
penting untuk disadari bahwa perubahan paradigma pengelolaan zakat ini tidak
akan berjalan baik hanya mengandalkan upaya dari pemerintah secara mutlak, hal
ini dikarnakan sekalipun pemerintah merupakan pelaku tunggal dari pengelolaan
zakat tersebut namun masyarakat adalah katalisator dari proses tersebut,
sehingga dengan demikian maqasid al-syariah dari zakat demi mengentaskan
kemiskinan dapat terwujud dengan baik dalam kehidupan masyarakat umat islam
diindonesia khususnya dan didunia umumnya, apabila adanya kerja sama yang baik
dari pemerintah maupun masyarakat dalam mengupayakan pengumpulan,
pendistribusian, dan pendayagunaan zakat tersebut.[4]
B.
Kode
Etik Amil Zakat Indonesia
Kode
Etik Amil Zakat Indonesia dimaksudkan sebagai panduan dan aturan bagi seluruh
amil, baik yang bekerja dilingkungan badan amil zakat (BAZ), lembaga amil zakat
(LAZ), dalam pemenuhan tanggung jawab profesinya.
Tujuan
profesi amil zakat adalah memenuhi tanggung jawabnya dengan standar
profesionalisme tertinggi dan mencapai tingkat kinerja tertinggi, dengan
orientasi kepada kepentingan publik, baik muzakki, mustahik, mitra kerja,
maupun masyarakat luas. Untuk mencapai tujuan tersebut, terdapat empat
kebutuhan dasar yang harus dipenuhi:
1.
Shiddiq/Interitas;
diperlukan individu yang dengan jelas dapat diidentivikasikan oleh publik
sebagai sosok yang berahklakul karimah.
2.
Amanah/Kredibilitas;
diperlukan kredibilitas pelayana dan sistim pelayanan, serta terdapatnya
keyakinan bahwa semua jasa yang diperoleh amil zakat diberikan dengan standar
kinerja tertinggi.
3.
Tabligh/Edukasi,
Adfokasi dan Sosialisasi; diperlukan individu yang mengedukasikan dan
menyosialisasikan tentang zakat.
4.
Fadhanah/Profesionalisme;
diperlukan indifidu dengan jelas dapat diidentivikasikan oleh publik sebagai
profesional dibidang pengelolaan zakat.
Kode Etik Amil Zakat Indonesia memuat
prinsip-prinsip etika dan aturan-aturan etika yang mengatur pelaksanaan
pemberian pelayanan/jasa dan pengelolaan zakat oleh amil zakat.
Kode Etik Amil Zakat disahkan musyawarah
nasional V FOZ dan berlaku bagi seluruh amil zakat diindonesia.[5]
C.
Penarikan
Zakat Sebagai Tugas Pemerintah
Pada
bagian pertama dalam bukunya, Al-Amwal, Abu ‘Ubaid memulai dengan bab
“Hak Pemerintah atas Rakyat, dan Hak Rakyat atas Pemerintah”. Selanjudnya,
disusul dengan bab “Jenis-Jenis Kekayaan Rakyat yang Diatur Pemerintah, dan
Dasar-Dasarnya Menurut Al-Qur’an dan
Hadis. ”Dia mengatakan, “Harta yang diatur pemerintah kaum muslimin itu ada
tiga macam, sebagaimana yang pernah disebutkan oleh Umar dalam menakwilkan
Firman Allah “Azza Wazalla dalam kitab-Nya, yaitu: fa’i, khumus, dan zakat.
Ketiganya merupakan istilah-istilah global, yang masing-masing mencakup
bermacam-macam harta.
Untuk
memungut zakat, Rasulullah Saw. telah memilih beberapa orang petugas yang
beliau kirim untuk melaksanakan tugas tersebut. Mereka ditugaskan untuk
memungut zakat dari beberapa jenis harta, baik yang tampak maupun yang tidak.
Kemudian, para petugas itu diminta supaya melaporkan dengan baik perhitungan
masing-masing. Mereka ditanya berapa yang berhasil dipungut dan berapa yang
dikeluarkan.[6]
D. Hubungan Zakat dengan Pajak
Dalam
kajian keuangan negara dan ekonomi pembangunan, sistem zakat disebut juga
sebagai sebuah sistem yang mirip dengan sistem perpajakan. Fatwa ulama mengenai
hal ini pun cukup beragam, walaupun pada akhirnya tertuju pada satu
pemahaman bahwa sitem zakat berbeda
dengan sistem zakat.
Maka
zakat dan pajak adalah dua hala yang berbeda secara subtantif. Walaupun memang
mekanisme keduanya bisa dikatakan ‘bak pinang dibelah dua’ lebih banya
kemiripan ketimbang perbedaan.[7]
Zakat
yang dibayarkan melalui Badan Amil zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ)
yang mendapat sertifikasi dari pemerintah dapat digunakan sebagai faktor
pengurang penghasilan kena pajak dari pajak penghasilan wajib pajak yang
bersangkutan dengan menggunakan bukti setoran yang sah. Bukti setoran zakat
yang sah harus mencantumkan hal-hal sebagai berikut:
1.
Nama,
alamat dan nomor lengkap pengesahan Badan Amil Zakat atau nomor lengkap
pengukuhan Lembaga Amil Zakat.
2.
Nomor
urut bukti setoran.
3.
Nama,
alamat muzaki dan nomor pokok wajib pajak (NPWP) apabila zakat penghasilan yang
dibayar dikurangkan dari penghasilan kena pajak penghasilan.
4.
Jumlah
zakat atas penghasilan yang disetor dalam angka dan huruf serta dicantumkan
tahun haul.
5.
Tanda
tangan, nama, jabatan petugas Badan Amil Zakat, tanggal penerimaan dan stempel
Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat.
Bukti setoran tersebut dibuat dalam
rangkap 3 (tiga), dengan rincian sebagai berikut: Lembar 1 (asli), diberikan
kepada muzaki yang dapat digunakan sebagai bukti pengurangan penghasilan kena
pajak penghasilan . Lembar 2, diberikan kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga
Amil Zakat sebagai arsip. Lembar 3, digunakan sebagai arsip bank penerima,
apabila zakat disetor melaui bank.
Kehadiran peraturan kedua perundang-undangan
tersebut, paling mengiplikasikan beberapa hal yang dapat dikritisi, seperti
beriku:
1.
Otoritas
Undang-Undang No.38 Tahun 1999 hanyalah sebatas pengaturan formal pengelolaan
zakatnya. Undang-undang hanya mengatur soal model manajemen pengelolaan (fungsi
perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengwasan terhadap pengumpulan
dan pendistribusian serta pendayagunaan) dana zakat, bukan mengatur persoalan
subjek, objek, volume, tarif zakat dan siapa yang berhak menerima zakat sudah
diatur tersendiri dalam syariat atau fikih islam. Dengan begitu, apabila ada
pengertian atau materi yang menyinggung mengenai subjek, objek, dan siapa yang
berhak menerima zakat, dalam Undang-Undang No.38 Tahun 1999, itu hanyalah untuk
kepentingan praktis atau dengan kata lain untuk memudahkan bagi masyarakat
memahami undang-undang ini.
2.
Pemerintah
sudah mengatur kaitan anta zakat dan pajak, dimana umat harus mengimani pajak
dan mengimani zakat. Zakat yang dibayarkan masyarakat ditetapkan sebagai
pelaksanaan kewajiban beragama, sedangkan pajak yang dibayarka kepada negara
ditetapkan sebagai kewajiban bernegara. Wlaupun sebagaiman yang kita ketahui
bersama bahwa pada tataran realitas, pelaksaan kewajiban pajak sebenarnya masih
lebih dominan dari pelaksanaan kewajiban zakat.
3.
Pemberlakuan
kedua sistem ‘redistribusi income’ antara pajak dan zakat menempatkan
pihak surplus muslim untuk mempunyai kewajiban ganda (double charges)
terutama untuk penghasilan yang didapatkan (kategori profesi). Sedangkan ragam
kategori aset wajib zakat lainnya tidak terkait dengan kewajiban ganda
tersebut. Dengan demikian, perangkat hitung kewajiban zakat harus bisa
mengkomodasi muatan undang-undang diatas.
4.
Penerapan
dua sistem tersebut mungkin tidak dapat diterima oleh semua umat. Penolakan
tersebut bisa jadi dipicu oleh tidak dapat diterapkannya kedua sistem tersebut
kepada non muslim yang berarti adanya ketidak seimbangan kewajiban. Menurut
hemat penulis, ketidak seimbangan tersebut harus dipahami dengan mengupayakan
beberapa hal:
1)
Adanya
ketetapan definitif yang mapan dari sitem akutansi zakat untuk juntifikasi
pihak muslim yang dianggap surplus. Dengan begitu, sistem akutansi zakat harus
mencanangkan hanya pihak surplus saja yang wajib zakat_, karena dilain pihak
kebijakan pajak tidak menjadikan dana zakat yang diterima mustahik sebagai
wajib pajak.
2)
Pemerintah
harus benar-benar memerhatikan pola distribusi dari kedua sistem tersebut,
artinya biarlah pemerintah dengan kematanga kebijakannya mencanangkan
pemanfaatan dana pajak, sedangkan umat berupaya sebaik mungkin melalui
mekanisme intemediari sistem yang diwakili BAZ atau LAZ untuk
enyalurkan dana zakat kepada pihak-pihak yang berhak atau dengan kata lain
penyaluran kedua dana tersebut harus memiliki saluran yang tidak tumpang
tindih.[8]
E. Tidak Ada Kewajiban Ganda Dalam Membayar
Zakat
Kemudia
setelah mebahas mengenai zakat dan pajak, satu ketentuan umum lainya yang wajib
dipahami dalam kajian fikih adalah bahwa “tidak ada kewajiban ganda dalam
pelaksanaan zakat” (no double charges dalam zakat).
Memahami
kaidah ini berarti:
1.
Seorang
muslim tidak ada kewajiban untuk membayar zakat dua kali dalam satu kali haul.
2.
Seorang
muslim surplus calon muzaki harus benar-benar memahami keragaman aset-aset
wajib zakat, sehingga muslim tersebut tidak membayar zakat pada dua ragam aset
wajib zakat yang berbeda sekaligus.
a. Misalnya jika seorang muslim mempunyai
lahan pertanian yang ditanami pertanian, kemudia ia juga mempunyai sejumlah
saham. Berdasarkan aplikasi ilmiyah dari hukum-hukum tersebut, yaitu apabila
jumlahnya telah mencapai nisab pada dua
jenis zakat tersebut, maka hukum yang bisa diterima adalah bahwa seorang calon
muzaki hanya diwajibkan membayar zakat sekali saja. Dan apabila jumlahnya hanya
mencapai nisab pada salah satu jenis zakat, maka zakatnya hanya wajib
dibayarkan pada kondisi dimana terpenuhinya syarat nisab dan tidak pada kondisi
lainya.[9]
Zakat
Adalah Hak Yang Telah Ditentukan
Zakat mal mempunyai sifat ma’lumiyah
(ditentukan). Artinya, syariat islam telah menjelaskan volume_tarif, batasan,
syarat, dan ketentuan lainya sehingga dapat memudahkan bagi seorang muslim
untuk mengetahui kewajibannya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt. Dalam
surat Al-Ma’aarij ayat 24, artinya, “dan orang-orang yang dalam hartanya
tersedia bagian tertentu”.
Sifat ma’lumyah ini adalah
merupakan implikasi dari adanya unsur keyakinan yang harus diperhatikan dalam
sistem pajak yang baik. Dan untuk saat ini, sifat tersebut belum terpenuhi dimana
kebanyakan dari sitem pajak moderen tidak memiliki sifat tsabat (baku)
dan istiqrar (permanen). Hal ini ditunjukkan oleh sulitnya para pemilik
harta mengetahui jumlah pajak yang harus dibayarkan sehingga mendorong
munculnya upaya melarikan diri dari kawajiban membayar pajak. Hal ini
disebabkan karna ketidak tahuan mereka tentang Undang-undang Perpajakan yang
tidak permanen tersebut. [10]
[1] Dr. Drs. Abd. Shomad,
S.H., M.H. Hukum Islam: Penormaan Prinsip
Syariah Dalam Hukum Indonesia (Jakarta: KENCANA,2010) hal. 397-398
[2] Ibid, 399-400
[3] Ibid..410-411
[4] Ibid,.412-414
[5] Noor Aflah, Kode
Etik Amil Zakat Indonesia (Jakarta: Unifesitas Indonesia,2009) hal.
[6] Dr. Syauqi Ismail Sahhatih, Penerapan Zakat Dalam Bisnis Moderen
(Bandung: Cv. Pustaka Setia, 2007) hal. 21-22
[7] M. Arif
Mufraini, Lc., M.Si. Akuntasi dan Manajemen Zakat (Jakarta: Kencana,2006)
hal.41-42
[8] Ibid.,44-46
[10] Ibid.,57
Tidak ada komentar:
Posting Komentar